Kota yang Alergi Kamera

[URGENT] Guyss tahu area Jakarta mana yang boleh foto-foto pakai kamera DSLR (dan sejenis) dan nggak berbayar?

Bukan barang sekali atau dua kali menemukan pertanyaan atau keluhan pada salah satu media sosial tentang izin memotret di stasiun KRL dan MRT, atau lokasi-lokasi lain di Jakarta. Sedemikian takutnya orang mengeluarkan kamera dari dalam tas dan memotret karena cerita-cerita tidak enak terhadap penggiat fotografi. Untungnya, sebanyak jumlah pertanyaan, sebanyak itu juga orang-orang baik, termasuk pengelola admin akun PT KAI dan MRT Jakarta, memberikan jawaban mengenai tempat-tempat mana saja yang boleh.

Meski demikian, adalah sebuah ironi bagi kota megah dengan lebih dari 10 juta jiwa dan arsitektur yang membius hati untuk bersikap alergi di depan kotak gelap dengan gelas kaca yang dikenal sebagai kamera. Betul ada diskursus panjang mengenai etika dan privasi sehubungan dengan kegiatan “membekukan momen.” Namun, penulis berpendapat, fotografi justru masih sangat diperlukan dalam mengomunikasikan kebijakan publik.

Tak Lekang oleh Waktu

Menekuri buku Jakarta: Portraits of a Capital 1950–1980 karya Scott Merrillees rasanya seperti terlempar ke masa lalu, tepatnya tiga dekade pertama setelah Indonesia merdeka pada 1945. Periode ini dianggap sebagai Fase Ketiga sejarah Jakarta dalam mana Presiden Sukarno memimpin pembangunan ibu kota modern yang menegaskan posisi Indonesia sebagai “Newly Emerging Forces”. Tidak heran jika masa ini melahirkan begitu banyak gedung atau monumen ikonis yang masih berdiri megah.

Salah satu rangkaian foto yang menarik mata adalah Gelora Bung Karno yang dibangun ketika Indonesia akan menyelenggarakan Asian Games IV pada Agustus–September 1962. Secara umum, struktur stadion masih sama; yang membedakan adalah sarana dan prasarana pendukung di luar stadion. Begitu pula dengan landmark lain, seperti Monumen Nasional, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan Monumen Dirgantara. Semua berdiri megah hingga saat ini.

Masalahnya, ada juga objek yang terhapus dari memori kolektif kita. Pada bidang transportasi, misalnya, hilang ingatan kita bahwa dulu Jakarta memiliki sistem tram seperti di Istanbul, Türkiye. Bioskop legendaris Metropole dulu adalah yang kedua tertua, tetapi sekarang menjadi yang “tertua” karena bioskop Grand Theater Senen di sudut Jalan Kramat Raya dan Jalan Kramat Bunder beralih fungsi.

Di sinilah foto-foto tersebut menjadi saksi mati riwayat kota yang dulu disebut Batavia. Fotografi menjadi cara masyarakat dan pemerintahan modern untuk melestarikan lokasi-lokasi bersejarah, mempelajari evolusi tata kota, serta merumuskan kerangka kebijakan yang berorientasi ke depan tanpa menghapus masa lalu secara sengaja maupun tidak. Sebagai kota legendaris yang akan berusia lima abad, Jakarta perlu mendemokratisasi fotografi dalam rangka merawat memori kolektif warga.

Bekas Trauma?

Sangat disayangkan ketika Jakarta alergi terhadap kamera DSLR ataupun mirrorless. Masih teringat di ingatan penulis puluhan tahun silam ketika mengikuti kegiatan fotografi di salah satu taman kota. Situasi saat ini mungkin berbeda, tetapi pengalaman disatroni orang-orang berseragam keamanan yang menagih izin ternyata cukup membekas. Kamera penulis yang merdeka di berbagai pelosok negeri menjadi terpenjara ketika berada di ibu kota Indonesia. Padahal, foto-foto tersebut berpotensi menjadi kepingan ingatan sejarah tentang kita di masa lampau, seperti gambar seorang bapak yang melompati pagar untuk menaiki Kopaja pada 2017 lalu.

Hingga saat ini, belum ada satu alasan tunggal mengapa Jakarta seolah-olah alergi terhadap kamera. Menelusuri perbincangan di media sosial tentang larangan memotret, penulis menemukan bahwa ada area-area milik swasta yang memang berlaku kebijakan khusus terkait keamanan atau alasan komersial, tetapi ada juga kawasan terbuka milik pemerintah yang “dipagari secara sosial.”

Kemungkinan alasan lain, seperti pendapat fotografer Gil Kreslavsky mengenai street photography di Maroko, didasarkan pada pengalaman pahit masyarakat di masa lalu, keagamaan, dan turisme yang masif. Pertama, dari sudut pandang sejarah, kamera diasosiasikan dengan kekuatan kolonialisme barat. Kedua, adanya pandangan Islam tradisional yang melarang gambar berupa makhluk hidup. Terakhir, turis barat yang berbondong-bondong datang ke Maroko dan melihat masyarakatnya sebagai sesuatu yang eksotis.

Namun demikian, penulis tidak memiliki cukup bukti bahwa ketiga alasan tersebut juga terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gagasan lain yang bisa memperkirakan mengapa kota ini memiliki alergi terhadap kamera. Dalam hal ini, bukan kamera yang ditakuti, tetapi eksterior profesional dari sebuah kamera.

Barusan kena tegur security di salah satu tempat wisata di kawasan XXX. “Ga boleh foto pakai kamera professional” (kecuali ijin / bayar)

Mari kita perhatikan diksi larangan yang dulu digunakan petugas keamanan: tidak boleh kamera profesional, tidak boleh kamera DSLR, atau selama lensanya tidak bisa dilepas boleh. Persoalan di lapangan, sulit bagi petugas keamanan nonpengguna kamera untuk mengidentifikasi apakah seseorang menggunakan DSLR atau mirrorless. Terkini, istilah larangan tersebut berkembang. Yang sering terdengar: tidak boleh mirrorless (hanya boleh point-and-shoot), boleh selama bukan kebutuhan komersial, atau boleh hanya pakai ponsel pintar.

Lagi-lagi, larangan tersebut tidak kontekstual jika dicerminkan kepada perkembangan teknologi. Ponsel pintar masa kini semakin canggih. Ia mampu melakukan zoom dengan hasil yang tajam dan tidak terbatas hanya pada digital zoom seperti zaman dulu. Bukan tidak mungkin hasil ponsel pintar kelas atas ini lebih bagus daripada kualitas teknis jepretan kamera mirrorless kelas pemula.

Penawar Alergi

Kembali kepada keterkaitan dengan kebijakan publik, penulis menilai fotografi dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial. Metode fotografi partisipatif yang dikemukakan dua orang akademisi, Wang dan Burris, pada 1997 adalah salah satu bentuk nyata upaya mengawinkan antara fotografi dan kebijakan publik.

Metode ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk memungkinkan masyarakat merekam dan memahami kekuatan dan kekhawatiran komunitas tempat mereka hidup. Kedua, untuk mendorong dialog dan pengembangan pengetahuan tentang isu-isu penting komunitas melalui fotografi. Ketiga, untuk menjangkau para pembuat kebijakan. Implementasi di Indonesia sudah cukup beragam. Misalnya, kolaborasi antara National Geographic Indonesia dan LSM Photovoices International yang mengajarkan cara menulis, memotret, dan merangkai narasi di Salamon, Rhun, dan Ay di Banda Neira, Maluku Tengah.

Bisakah mengobati alergi kamera Jakarta? Secara umum, fotografi menggunakan ponsel sudah lumrah bagi masyarakat Jabodetabek, khususnya untuk keperluan dokumentasi pribadi. Meski begitu, masih diperlukan ekosistem yang lebih ramah kamera sehingga menumbuhkan minat para calon penggiat fotografi untuk merekam Jakarta dengan intensi yang jelas, yakni bercerita dengan gambar. Jika itu terjadi, dokumentasi perkembangan sejarah Jakarta akan lebih kaya sehingga menjadi rujukan yang akurat bagi para pemangku kepentingan untuk membangun citra Jakarta sebagai kota global seperti yang telah diidam-idamkan.

Jonathan Davin - Co Founder O2 Consulting