Drama MBG Lebih Nikmat Ketimbang Gizinya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak semula berharap mempunyai dampak bagi warga negara. Praktik baik agar mampu memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia dan menurunkan angka stunting. Data terbaru tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting berada di angka 19,8%. Angka ini memang menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang berada di 21,5%, namun tetap jauh dari target nasional 14,2% pada 2029. Dalam konteks ini, MBG bisa hadir sebagai jawaban yang masuk akal. Bahkan, jika melihat praktik di negara lain seperti Brasil dan India, program makan bergizi di sekolah bukan hanya berhasil meningkatkan status gizi anak, tetapi juga berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan. Artinya, secara konsep MBG bukan eksperimen, ia adalah adopsi dari praktik yang sudah terbukti. Dengan dukungan kelembagaan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) serta alokasi anggaran yang sangat besar, publik tentu berharap program ini bisa menjadi akselerator dalam pembangunan kualitas SDM Indonesia dengan harapan bahwa anak-anak lebih sehat, lebih siap belajar dan berujung lebih produktif.

Namun, disinilah ekspektasi yang dipatahkan realita. Seiring berjalannya waktu, MBG justru menunjukkan berbagai celah yang tidak bisa diterima dengan alasan “fase awal implementasi”. Permasalahan yang muncul bukan hanya teknis, tetapi mulai menyentuh aspek fundamental, kualitas pelaksanaan, tata kelola, hingga arah prioritas kebijakan itu sendiri. Kasus dihentikannya 1.256 dapur MBG di Indonesia Timur menjadi salah satu contoh paling nyata. Ketika fasilitas penyedia makanan belum memenuhi standar higiene dan sanitasi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas program, tetapi keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat. Ini bukan sekadar kekurangan administratif, ini adalah sinyal bahwa fondasi dasar program belum kuat.

Di sisi lain, skala anggaran yang digelontorkan juga memunculkan pertanyaan baru. Pada tahun 2026, anggaran MBG mencapai Rp.335 triliun, sebuah angka yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang sama krusialnya. Ketika sebagian besar anggaran tersebut menyedot ruang fiskal, konsekuensinya tidak terhindarkan, sektor lain harus dikorbankan!

Pendidikan, yang secara konstitusi seharusnya mendapatkan alokasi minimal 20%, mulai merasakan tekanan. Infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, hingga kualitas pembelajaran berpotensi terdampak. Di sinilah dilema mulai terlihat dengan jelas ketika satu program yang dimaksudkan sebagai “investasi SDM” justru berisiko melemahkan pilar utama pembangunan manusia itu sendiri. Pertanyaan yang muncul menjadi semakin mendasar: apakah ini benar-benar penguatan, atau justru pergeseran prioritas yang tidak seimbang?

Tekanan tidak berhenti di situ. Dari sisi fiskal, percepatan penyerapan anggaran MBG turut berkontribusi pada pelebaran defisit APBN di kuartal 1 tahun 2026. Defisit yang mencapai Rp.240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, artinya program ini sudah menyentuh langsung aspek makro-ekonomi. Di situasi ekonomi saat ini yang penuh ketidakpastian, ruang fiskal yang semakin sempit yang seharusnya mendorong pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan skala prioritas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, ekspansi program berjalan cepat tetapi kualitas implementasi belum siap.

Lalu, ketika publik masih mencoba mencerna berbagai persoalan itu, muncul isu lain yang semakin memperkuat kesan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola MBG. Pengadaan puluhan ribu motor trail listrik dengan harga puluhan juta per unit, di tengah kondisi dapur yang belum memenuhi standar dasar, menjadi simbol ironi yang sulit diabaikan. Gambaran ribuan motor baru yang tersimpan rapi di gudang, sementara di sisi lain dapur dihentikan operasionalnya karena masalah higiene, ini menciptakan pertanyaan, apa prioritasnya? Pengadaan aset seperti motor trail listrik bukan hanya soal salah prioritas, tetapi juga mencerminkan misalignment antara input dan outcome. Ketika belanja lebih fokus pada aset fisik dibandingkan kualitas layanan, maka program menjadi kehilangan tujuan awal dan hanya berorientasi pada serapan anggaran, bukan dampaknya. Pada titik ini, MBG berjalan tanpa prioritas dan urgensi yang jelas.

OPINI:

Secara pribadi, saya tetap berada di posisi yang sama sejak awal: saya setuju dengan tujuan MBG. Bahkan saya melihat potensinya sebagai multiplier effect ke sektor lain mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga rantai distribusi pangan. Namun, apa yang saya bayangkan tidak sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaannya. 

Pemerintah saat ini memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan. Dalam kondisi fiskal yang terbatas dan tekanan ekonomi, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan membawa dampak yang optimal.

Jika sumber daya yang sangat besar dialokasikan ke program yang penuh dengan kebocoran, inkonsistensi, dan hasil yang belum sebanding, maka yang terjadi bukanlah investasi jangka panjang, yang terjadi adalah pemborosan dan penambahan beban masa depan.

Opportunity cost dari kebijakan ini terlalu besar untuk diabaikan. Dengan anggaran yang sama, pemerintah sebenarnya memiliki banyak opsi intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbiaya lebih efisien seperti perbaikan gedung sekolah, revitalisasi layanan kesehatan, edukasi gizi berbasis keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun, lebih jauh lagi, ada risiko sosial yang sering luput dibahas. Polarisasi sekarang muncul soal perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra. Jika dibiarkan terlalu lama, ia bisa berkembang menjadi rasa ketidakadilan di kelompok masyarakat yang tidak merasakan manfaat program ini. Ketika sebagian kelompok menerima manfaat nyata sementara kelompok lain melihat anggaran besar dialokasikan tanpa dampak nyata, maka potensi kecemburuan sosial menjadi semakin besar.

Dalam jangka panjang, ini sangat berbahaya, kebijakan publik yang seharusnya menjadi alat distribusi kesejahteraan justru berpotensi menciptakan persepsi eksklusivitas bahwa manfaat negara hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Padahal, legitimasi sebuah kebijakan tidak hanya dari niat baik, tetapi dari rasa keadilan dan manfaat nyata di masyarakat. Di sinilah penting untuk menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan berarti penolakan terhadap tujuan mulianya. Kritik ini justru menjadi bentuk partisipasi agar kebijakan ini tidak berhenti operasional, tetapi memberikan dampak nyata.

Menurut saya, di tengah polarisasi yang ada, pendekatan yang dibutuhkan harus terbagi dengan jelas yang mana bisa menjadi quick wins? dan mana yang harus dibangun sebagai fondasi jangka panjang?

Quick Wins (0–12 bulan)

Langkah cepat yang bisa langsung memperbaiki persepsi dan kualitas eksekusi:

Pertama, lakukan audit nasional berbasis risiko terhadap seluruh dapur MBG. Bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar memastikan standar higiene, keamanan pangan, dan kualitas distribusi terpenuhi. Dapur yang belum siap jangan dipaksakan berjalan, risiko kesehatannya terlalu besar dipertaruhkan!

Kedua, transparansi anggaran secara real time. Publik perlu tahu uang Rp.335 triliun itu mengalir ke mana saja dan dinikmati oleh siapa saja. Dashboard terbuka akan meningkatkan trust sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

Ketiga, moratorium sementara pada belanja non esensial seperti pengadaan aset yang tidak berdampak langsung ke kualitas pelayanan gizi (Motor, Mobil, Kaos kaki dan lainnya). Fokuskan ke belanja langsung yang berdampak ke kualitas pelayanan gizi!.

Keempat, ubah skema pembayaran menjadi berbasis output. Artinya, pembayaran ke dapur dilakukan berdasarkan jumlah penerima manfaat, kualitas layanan, dan indikator gizi bukan sekadar kesiapan dapur dalam memproduksi makanan.

Kelima, libatkan UMKM lokal dan sekolah dalam rantai pasok. Ini bisa menciptakan efek ekonomi dan keterlibatan institusi Pendidikan langsung yang bisa berdampak pada trust program Ini.

Jangka Panjang (2–5 tahun)

Agar program ini benar-benar berkelanjutan dan berdampak sistemik:

Pertama, redefinisi target program. MBG tidak harus seragam secara nasional. Fokuskan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan tingkat kerentanan pangan yang jelas.

Kedua, integrasi dengan ekosistem kesehatan primer. Program ini harus terhubung dengan posyandu, puskesmas, dan sistem monitoring tumbuh kembang anak. Jadi bukan sekadar memberi makan, tapi memastikan outcome gizinya terukur.

Ketiga, bangun model desentralisasi berbasis komunitas di region. Dapur komunitas, koperasi lokal, dan BUMDes bisa menjadi tulang punggung, bukan hanya vendor besar. Ini akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan rasa keterlibatan masyarakat.

Keempat, investasi pada edukasi gizi keluarga, karena salah satu akar masalah stunting bukan hanya ketersediaan makanan, tetapi juga pola asuh dan pengetahuan orang tua.

Kelima, disiplin fiskal berbasis outcome. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus diukur dengan indikator yang jelas dan transparan.